Salinan

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

b.	bahwa untuk menyusun SOP AP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka diperlukan pedoman penyusunan SOP AP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;	

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4010) ;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi  2010-2014;

6.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);	

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.	Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Lebak.
4.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN
Pasal 2

Pedoman Penyusunan SOP AP merupakan pedoman/acuan bagi SKPD untuk menyusun SOP AP di lingkungan SKPD-nya masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan SOP AP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, SKPD wajib memiliki SOP AP.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI LEBAK,

     Cap/ttd.

      MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

                          Cap/ttd.

                      DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2013 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013